Pada abad ke-17 kerajaan Banjar terkenal sebagai penghasil lada. Pedagang-pedagang Banjar melakukan aktifitas di Banten sekitar tahun 1959. pada waktu itu 2 (dua) buah jukung (kapal) banjar dirampok oleh kompeni.

Disamping itu Belanda berusaha melakukan hubungan dagang dengan kerajaan Banjar, dengan mengirimkan utusan pada tahun 1607, tidak mendapat sambutan dengan baik. Terjadi petentangan yang mengakibatkan terbunuhnya seluruh utusan Belanda tersebut. 

Pada tahun 1612 Belanda mengadakan pembalasan dengan menyerbu, menembak dan membakar Keraton Banjar di Kuin Banjarmasin. Pada waktu itu Kerajaan Banjar diperintah oleh Raja yang ke-4, yaitu Sultan Musata’in Billah dengan gelar Marhum Panembahan (1959-1620). Beliau akhirnya memindahkan pusat pemerintahan dari Kuin ke Martapura. Perpindahan ini tidak dilakukan langsung ke Martapura tapi secara berangsur-angsur dari Kuin ke Muara Tambangan, Batang Banyu, Kayu Tangi sampai Martapura.

Di Martapura pemerintahan berlanjut sampai Pemerintahan Sultan Inayatullah dan Sultan Sa’idullah (Ratu Anum). Sultan Sa’idullah seorang yang beribadat dan ingin berkonsentrasi di bidang agama.

Pemerintahan kemudian diserahkan kepada saudaranya dari ibu orang Jawa bernama Adipati Halid (Pangeran Ratu = Pangeran Tapesana), karena anak Sultan Sa’idullah bernama Amirullah Bagus Kesuma belum dewasa.

Pada waktu itulah terjadi pemberontakan oleh salah seorang saudara Adipati Halid dati ibu orang Biaju bernama Adipati Anum (Pangeran Surianata). Pemberontakan diakhiri dengan kesepakatan Adipati Halid tetap bertahta di Martapura dan Adipati Anum di Banjarmasin. Tahun 1666 Adipati Halid meninggal, Amirullah Bagus Kesuma naik tahta dan terjadi revolusi istana melawan pamannya pangeran Surianata di Banjarmasin.

Pangeran Surianata mati terbunuh dalam perjalanan dari ibukota kembali ke Keraton Bumi Kencana Martapura. Hal ini berlanjut sampai pemerintahan Sultan Hamidullah, Sultan Tamjid, Sultan Muhammad Aliuddin Aminullah, Sultan Nata Dilaga, Sultan Sulaiman, dan Sultan Adam.

Pada waktu Pemerintahan Sultan Adam (1825-1857) beliau menempati istana di Sungai Mesa (Banjarmasin) dengan permaisuri yang bernama Nyai Ratu Komala Sari. Di saat beliau sakit dibawa ke Martapura dan meninggal di sana.

Pada waktu pemerintahan Sultan Tamjid (dinobatkan di Bumi Kencana) beliau berkedudukan di Sungai Mesa banjarmasin sampai turun tahta pada tanggal 25 Juni 1859.

Susunan Pemerintahan

Susunan pemerintahan Kerajaan Banjar yang disebutkan terdahulu mengalami perubahan khususnya pada masa pemerintahan Sultan Adam Alwasiqubillah. Perubahan tersebut meliputi :

1.      Radja :

2.      Sultan – Panembahan

3.      Mangkubumi :

Anggota di bawah mangkubumi adalah :

Panganan-Pangiwa-Manteri Bumi dan 40 orang Manteri Sikap

4.      Mufti :
Hakim tertinggi, pengawas pengadilan umum

5.      Qadi :
Kepala urusan hukum agama Islam

6.      Penghulu :
Hakim rendah

7.      Lurah :
Langsung sebagai pembantu lalawangan dan mengamati pekerjaan beberapa orang, pembakal (kepala kampung) di bantu oleh Khalifah, Bilal dan Kaum.

8.      Pembakal :
Kepala kampung yang menguasai beberapa anak kampong

9.      Mantri :
Pangkat kehormatan untuk orang-orang terkemuka dan berjasa, diantaranya ada yang menjadi kepala desa dalam wilayah yang sama dengan lalawangan.

10.  Tatuha Kampung :
Orang yang terkemuka di kampong

11.  Panakawanan :
Segala macam pajak dan kewajiban

12.  Sarawasa, Sarabuana, SaraBadja :
Kuasa di seluruh Pedalaman (Keraton)

13.  Mandung dan Pasa Juda :
Kepala Balai Rongsari dan Bangsal

14.  Mamagar Sari :
Penggapit Raja duduk di Sitilohor.

15.  Pariwala, dan Singataka :
Kuasa dalam urusan dan pakan (pasar)

16.  Sarageni dan Saradip :
Kuasa dalam urusan alat senjata

17.  Puspa Wana :
Kuasa dalam urusan tanaman, perhutanan, perikanan, peternakan, dan berburu.

18.  Karang Adji dan Nanang :
Ketua Balai Petani mendapat kehormatan sejajar dengan Raja sebagai pahlawan turunan bangsawan.

19.  Warga Sari :
Pengurus besar tentang persediaan bahan makanan.

20.  Anggamarta :
Juru Bandar (urusan pelabuhan)

21.  Astaprana :
Juru Tabuhan-tabuhan kesenian dan kesusasteraan.

22.  Kaum Mangumbara :
Kepala Pengurus Upacara

23.  Wiramarta :
Manteri Dagang

24.  Budjangga :
Kepala dalam urusan bangunan-bangunan rumah dan Agama.

25.  Singabana :
Kepala Ketentraman Umum 

Kerajaan Banjar sebagai Kerajaan Islam keberadaannya mempunyai 2 (dua) pusat pemerintahan yaitu Kuin di Banjarmasin dan Bumi Kencana Martapura. Pada waktu pusat pemerintahan di Martapura kerajaan bercorak Kerajaan Islam ini sangat berkembang pesat. Di Martapura (Lok Gabang) tempat lahir seorang ulama besar Syech Muhammad Arsyad Al Banjari (1710-1812) yang lebih dikenal dengan sebutan datu Kalampaian. Beliau mengarang sebuah bermacam-macam kitab sebagai penuntun umat. Kitab yang sangat terkenal adalah Sabilal Muhtadin dicetak di Mekkah, Istambul, dan Qairo. Tersebar ke wilayah Malaysia, Philipina, Singapura, Thailand, Brunei, Kampuchea, Vietnam, dan Laos.

Beliau lahir pada masa pemerintahan Sultan Hamidullah (1700-1734) disekolahkan dan dibiayai oleh Sultan Tamjidillah (1734-1759) ke Mekkah selama 30 tahun, kemudian kembali ke kerajaan pada waktu pemerintahan Sultan Nata Dilaga atau Sultan Tahmidillah (1801-1825).

Pada waktu pemerintahan Sultan Adam Alwasiqubillah telah dibuat untuk pertama kalinya ketetapan hukum tertulis dalam menerapkan hukum Islam di Kerajaan Banjar yang dikenal dengan Undang-Undang Sultan Adam.

Dari beberapa sumber disebutkan ada beberapa tempat yang menjadi kedudukan raja setelah pindah ke Martapura seperti : Kayu Tangi, Karang Intan dan Sungai Mesa. Tetapi dalam beberapa perjanjian antara Sultan Banjar dan Belanda, penanda tanganan di Bumi Kencana. Begitu juga dalam surat menyurat di tujukan kepada Sultan di Bumi Kencana Martapura.

Jadi Bumi Keraton Kencana Martapura adalah pusat pemerintahan untuk melakukan aktivitas kerajaan secara formal sampai dihapuskannya kerajaan banjar oleh Belanda pada tanggal 11 Juni 1860. Status kerajaan banjar setelah dihapuskan masuk ke dalam Keresidenan Afdeling dan Timur Borneo. Wilayah di bagi dalam 4 afdeling, salah satunya adalah afedling Martapura yang terbagi dalam 5 Distrik, yaitu Distrik Martapura, Riam Kanan, Riam Kiwa, Banua Ampat dan Margasari. Selanjutnya terjadi perubahan dalam keorganisasian pemerintahan Hindia Belanda. Dibawah Afdelingterdapat Onderafdeling dan distrik.

Afdeling Martapura terdiri 3 onderafdeling, salah satunya adalah onderafdeling Martapura dengan distrik Martapura. Perubahan selanjutnya Martapura menjadi onderafdeling di bawah afdeling Banjarmasin. Afdeling dipimpin oleh Controleur dan Kepala Distrik seorang Bumi Putera dengan Pangkat Kiai.

Setelah kedaulatan diserahkan oleh pemerintah Belanda kepada Republik Indonesia tanggal 27 Desember 1949, ditetapkan daerah Otonomi Kabupaten Banjarmasin. Daerah otonom Kabupaten Banjarmasin meliputi 4 Kewedanaan.

DPRDS pada tanggal 27 Pebruari 1952, mengusulkan perubahan nama Kabupaten Banjarmasin menjadi Kabupaten Banjar yang disetujui dengan Undang-Undang Darurat 1953, kemudian dikukuhkan dengan Undang-Undang No.27 Tahun 1959.

Pada tanggal 24 Juli 2010, Kesultanan Banjar mulai dihidupkan lagi dengan mengangkat istilah "Ma'angkat Batang Tarandam." Persiapan-persiapan mulai diadakan mulai Pembentukan Lembaga Adat dan Kekerabatan Kesultanan Banjar. Dalam Persiapan ini dibuatlah atribut-atribut Kesultanan Mulai dari  Logo Kesultanan, Bendera sampai Lencana Sultan. Acara Pembentukan Lembaga Adat ini di selenggarakan di Hotel Arum Banjarmasin dan disitu di putuskan seseorang menjadi Raja Muda Banjar.

Pada tanggal 12 Desember 2010, diadakan Penobatan Raja Muda Banjar dan pemberian Anugerah Gelar Pangeran kepada orang-orang tertentu.

Baca juga Legenda Pembuat Logo Kesultanan Banjar